- SWITCH ON LAMPU JALAN BY PASS KOLAKA-POMALAA, BUPATI HIMBAU KADIS KOMINFI PASANG CCTV TIAP SIMPANG J
- APBD 2023 KOLAKA DISEPAKATI Rp 1,67 TRILIYUN
- PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH KETUA DAN WAKIL KETUA BAZNAS KAB. KOLAKA PERIODE 2022-2027
- MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) DENGAN TEMA “
- Musrenbang dan Pelaksanaan Serbu Vaksin Di Kecamatan Tanggetada
- Penyerahan Laporan dan Hasil Pemeriksaan (LHP)
- Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pegawai Negeri Sipil
- PENGAMBILAN SUMPAH /JANJI APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2021
- Seremonial Peletakan Batu Pertama Proyek Terminal Liquefied Petroleum Gas
- KETUA DPRD KOLAKA Ir. SYAIFULLAH HALIK MEMIMPIN UPACARA PENURUNAN BENDERA MEMPERINGATI HARI ULANG TA
Sektor PAD jadi sorotan legislatif Kolaka
Sektor PAD jadi sorotan legislatif Kolaka

Keterangan Gambar : Logo DPRD Kabupaten Kolaka
DPRD KOLAKA- Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Abdul Jalil Tampa, menyoroti kurang maksimalnya pungutan pendapatan asli daerah (PAD) setelah menyerap aspriasi selama melakukan reses di beberapa wilayah yang ada di daerah itu.
Menurut dia di Kolaka, Selasa, belum maksimalnya dinas khususnya pengelolaan retribusi pasar membuat pendapatan asli daerah belum maksimal sehingga bangunan pasar yang telah disiapkan Pemerintah hingga kini belum berfungsi dengan baik.
"Ada dua pasar yang sudah dibangun oleh Pemerintah melalui dana APBN namun hingga kini pengelolaannya belum maksimal," katanya.
Pembangunan pasar baru yang menghabiskan anggaran miliaran itu kata dia hingga kini belum di tempati oleh pedagang bahkan ada beberapa pasar tradisional yang pedagangnya hingga memenuhi ruas jalan.
Baca juga: DPRD minta Pemkab Kolaka mengaspal jalan hubungkan dua desa
" Contoh di pasar Desa donggala biasanya para pedagang tumpah ruah hingga di bahu jalan," katanya.
Sementara lanjut dia ada dua pasar yang dibangun di kecamatan Latambaga dan Pomalaa hingga kini masih belum berpenghuni.
Untuk itu jelas Jalil pihak Pemerintah Kabupaten khususnya instansi terkait agar segera melakukan sosialisasi dan pemidahan pedagang sehingga bangunan pasar yang baru tidak terkesan mubazir.
" Kan aneh sudah ada bangunan pasar tradisional yang baru namun hingga kini belum ditempati pedagang," jelas politisi Nasdem itu.
Sumber : https://sultra.antaranews.com
Pewarta : Darwis Sarkani
Editor: Hernawan Wahyudono
COPYRIGHT © ANTARA 2019