DPRD KOLAKA GODOK 5 PERDA PRO RAKYAT
Pemda Usul Perda Pajak dan Retribusi

By ANDINI 19 Okt 2023, 11:47:48 WIB BERITA UMUM

Keterangan Gambar : ketgam: Ketua DPRD Kolaka Syaifullah Halik menerima dokumen pandangan umum terkait rancangan Perda dari Fraksi PAN dr. Hakim Nur Mampa. FOTO: Humas DPRD Kolaka


Pemda Usul Perda Pajak dan Retribusi


Kolaka, KoP

Dewan Perwakikan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kolaka tengah menggodok lima buah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pro rakyat. Lima Ranperda tersebut yaitu tentang perlindungan hukum dan pelestarian makanan khas Tolaki Mekongga, pemberian bantuan dana dan beasiswa pendidikan, pemberdayaan UMKM dalam kawasan industri smelter, pemberian fasilitas insentif penanaman modal, dan Ranperda pembinaan dan pengawasan penerapan standar usaha pariwisata. Rancangan Perda ini dibahas dalam rapat paripurna internal DPRD Kolaka, Rabu (18/10). 


Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kolaka, Sainal Amrin mengungkapkan lima Ranperda tersebut merupakan usulan atau inisiatif dewan yang sebelumnya sudah dibahas dalam rapat Bapemperda. Adanya Perda ini nantinya diharapkan akan memberikan kepastian hukum untuk kebijakan yang pro rakyat. "Kami berharap lima rancangan Perda ini dapat diproses lebih lanjut sehingga bisa ditetapkan sebagai Perda definitif. Perda ini nanti akan bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan daerah, dan bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat kabupaten Kolaka," kata Sainal Amrin saat rapat paripurna internal yang dipimpin Ketua DPRD Kolaka, Syaifullah Halik.


Sebelum digelar rapat paripurna internal, Pemda Kolaka juga mengusulkan satu rancangan Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam rapat paripurna DPRD Kolaka. Rancangan Perda tersebut diserahkan oleh Pj Sekda Kolaka Muh. Bakri mewakili bupati kepada Ketua DPRD Kolaka Syaifullah Halik


Pj Sekda Muh. Bakri menjelaskan Perda pajak daerah dan retribusi daerah bertujuan untuk memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. "Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efekstivitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat," katanya.


Ia menyebut Perda ini nanti menjadi salah satu strategi pemerintah daerah untuk penguatan sistem perpajakan adalah dengan penambahan objek pajak baru melalui opsen pajak kendaraan bermotor dan opsen BBNKB. "Untuk jenis retribusi daerah pemerintah pusat menekankan untuk mendorong kemudahan berusaha di daerah, mengurangi retribusi atas layanan wajib dengan penyederhanaan layanan retribusi jasa umum dari 15 layanan menjadi 5 layanan, retribusi jasa usaha dari 11 layanan menjadi 10 layanan retribusi, dan retribusi perizinan tertentu dari 5 layanan menjadi 3 layanan retirbusi. Penyederhaan ini diharapkan menjadi motivasi pemerintah daerah untuk memaksimalkan pelayanan dasar kepada masyarakat dan optimalisasi potensi-potensi pendapatan daerah dengan memperkuat basis data potensi baik itu pajak daerah maupun retribusi daerah," paparnya.


Bakri berharap dengan ditetapkannya Perda pajak daerah dan retribusi daerah dapat terwujud kesepahaman serta komitmen bersama dalam menciptakan regulasi yang proporsional, adil, efisien, efektif, dan transparan untuk mendorong kemandirian fiskal daerah demi mewujudkan Kabupaten Kolaka yang maju, berkeadilan dan sejahtera. "Kami berharap rancangan Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Kolaka, dapat segera dibahas dan ditetapkan sesai waktu yang telah ditentukan," harapnya. 


Menanggapi hal tersebut, seluruh Fraksi DPRD Kolaka menyetujui rancangan Perda pajak daerah dan retribusi daerah untuk dibahas lebih lanjut. (kal)


Sumber : Kolakapos




Komentar Facebook

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Lihat semua komentar

Write a comment